TIMES SUMEDANG, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan agar kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah tidak dijadikan alat politik.

"Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi," ujar Prabowo usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu (27/9/2025).

Meski baru kembali dari rangkaian kunjungan luar negeri selama seminggu, Presiden mengaku terus memantau perkembangan penanganan kasus ini. Ia berencana memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah penyelesaiannya.

Menurut Presiden, masalah yang timbul dalam program besar seperti MBG merupakan hal yang wajar di tahap awal pelaksanaan. Namun, ia meyakini bahwa pemerintah mampu mengatasinya dengan solusi yang tepat.

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," tegasnya.

Prabowo menekankan kembali bahwa tujuan utama program MBG adalah membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian. Ia menggambarkan masih adanya anak yang hanya mengonsumsi nasi dengan garam, sehingga program ini dinilai penting meski menghadapi tantangan dalam implementasinya.

"Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," tambahnya.

Di sisi lain, laporan kasus keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan sejumlah siswa harus menjalani perawatan medis.

Menanggapi hal tersebut, BGN selaku penanggung jawab program telah mengeluarkan sejumlah kebijakan antisipatif. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa seluruh dapur mitra yang terlibat dalam insiden keracunan telah mendapatkan surat peringatan resmi.

“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” jelasnya pada Jumat (26/9/2025).

Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, BGN akan membentuk tim inspeksi yang melibatkan perwakilan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim tersebut bertugas memeriksa kondisi dapur secara langsung dan memastikan kesesuaiannya dengan standar petunjuk teknis yang berlaku.

“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik. (*)