TIMES SUMEDANG, JAKARTA – Presiden AS, Donald Trump mengklaim akan menerima 30 hingga 50 juta barel minyak usai menculik Nicolas Maduro, tetapi perusahaan minyak dan gas milik negara Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) membantahnya .

PDVSA menyatakan belum ada kesepakatan untuk menjual minyak ke AS.

Pada Selasa malam, Trump mengumumkan bahwa 'Otoritas Sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 dan 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat'.

PDVSA menyatakan dalam sebuah pernyataan hari ini bahwa mereka masih dalam tahap 'negosiasi' terkait penjualan minyak.

Perusahaan itu menambahkan bahwa itu akan menjadi 'transaksi komersial murni, dengan kriteria legalitas, transparansi, dan manfaat bagi kedua belah pihak'.

Namun Donald Trump telah menggembar-gemborkan bahwa  Venezuela yang kini dipimpin sementara oleh Delcy Rodriguez, akan menyerahkan 30-50 juta barel minyaknya kepada AS, setelah AS menangkap dan menculik Presiden negara itu, Nicolas Maduro.

Minyak itu, kata Trump akan dijual oleh Amerika Serikat, dan Donald Trump menjanjikan bahwa hasil penjualan minyak tersebut akan menguntungkan rakyat Venezuela dan juga Amerika Serikat.

"Kami akan membangun kembali infrastruktur minyak, yang membutuhkan miliaran dolar yang akan dibayar langsung oleh perusahaan-perusahaan minyak," kata Trump dalam konferensi pers di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, beberapa jam setelah Maduro ditangkap Sabtu lalu.

"Mereka akan mendapatkan penggantian atas apa yang mereka lakukan, tetapi itu akan dibayar, dan kita akan membuat minyak kembali mengalir," katanya.

Kemudian, pada hari Selasa kemarin, Trump mengatakan berbeda lagi, bahwa ia ingin menggunakan hasil penjualan minyak Venezuela itu 'untuk memberi manfaat bagi rakyat Venezuela dan Amerika Serikat'. 

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio juga menggemakan pernyataan Trump itu dalam komentarnya beberapa hari terakhir.

Namun, apa yang selama ini menghambat aliran minyak Venezuela, mencegah negara itu menarik investasi, dan mendorong negara itu ke dalam kemiskinan?

Ternyata alasan utamanya adalah sesuatu yang selama ini dibungkam oleh Trump maupun Rubio, bahwa upaya Amerika Serikat sendirilah yang mencekik industri minyak dan ekonomi Venezuela melalui sanksi, yang juga telah memicu krisis pengungsi.

Trump menulis di platformnya, bahwa minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan dia sendiri yang mengendalikan uangnya. "Untuk memastikan uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat," tulisnya.

Trump juga menambahkan bahwa dia telah menginstruksikan menteri energinya, Chris Wright, untuk melaksanakan rencana tersebut 'segera'.

“Barang-barang itu akan diangkut oleh kapal penyimpanan, dan dibawa langsung ke dermaga bongkar muat di Amerika Serikat,” tulis Trump lagi.

Sebelumnya, menulis di Truth Social-nya, Trump menuduh Venezuela telah 'mencuri' minyak, tanah, dan aset AS lainnya serta menggunakan minyak tersebut untuk mendanai kejahatan, 'terorisme' dan perdagangan manusia.

Penasihat utama Trump, Stephen Miller, juga telah membuat klaim serupa dalam beberapa hari terakhir.

Harga minyak saat ini sekitar $56 per barel. Berdasarkan harga itu, 30 juta barel minyak berarti akan bernilai $1,68 miliar dan 50 juta barel minyak akan bernilai $2,8 miliar.

Tindakan Penjajahan

"Pernyataan Trump tentang minyak di Venezuela itu lebih dari sekadar tindakan perang, itu adalah tindakan penjajahan. Itu juga ilegal berdasarkan Piagam PBB," ungkap direktur Tricontinental Institute for Social Research yang berbasis di Argentina, Brasil, India, dan Afrika Selatan, Vijay Prashad, yang diungkapkannya kepada Al Jazeera.

Ilias Bantekas, seorang profesor hukum transnasional di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar juga mengatakan, bahwa keterlibatan AS di Venezuela 'bukanlah tentang Maduro, melainkan tentang akses ke cadangan minyak Venezuela'.

"Minyak ini adalah target nomor satu. Trump tidak hanya puas dengan mengizinkan perusahaan minyak AS mendapatkan konsesi, tetapi juga ingin 'menjalankan' negara itu, yang berarti kendali mutlak dan tanpa batas atas sumber daya Venezuela," katanya.

Menurut situs web Badan Informasi Energi AS, AS mengonsumsi rata-rata 20,25 juta barel minyak bumi per hari pada tahun 2023.

Sanksi AS ke Venezuela

Venezuela terus menjadi pengekspor minyak utama ke AS selama beberapa tahun, memasok 1,5 juta hingga 2 juta barel per hari pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an.

Namun setelah Presiden Hugo Chavez menjabat Presiden pada tahun 1998, ia menasionalisasi semua aset minyak, menyita aset milik asing, merestrukturisasi PDVSA, dan memprioritaskan penggunaan pendapatan minyak untuk program-program sosial bagi rakyat Venezuela.

Dari tahun 2003 hingga 2007, Venezuela di bawah pemerintahan Chavez berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga setengahnya, yakni dari 57 persen menjadi 27,5 persen. Kemiskinan ekstrem bahkan turun lebih tajam lagi, yaitu sebesar 70 persen.

Namun kemudian ekspor menurun, dan pihak berwenang pemerintah dituduh melakukan salah urus.

Tahun 2005, AS pertama kali memberlakukan sanksi terhadap minyak Venezuela sebagai balasan atas nasionalisasi aset minyaknya.

Di bawah sanksi AS, banyak pejabat senior pemerintah Venezuela dan perusahaan dilarang mengakses properti atau aset keuangan apa pun yang disimpan di AS.

Mereka tidak bisa mengakses rekening bank AS, menjual properti, atau mengakses uang mereka jika uang tersebut melewati sistem keuangan AS.

Yang terpenting, perusahaan atau warga negara AS mana pun yang melakukan bisnis dengan individu atau perusahaan yang dikenai sanksi akan dihukum dan berisiko dikenai tindakan penegakan hukum.

Nicolas Maduro kemudian mengambil alih jabatan presiden pada tahun 2013 setelah kematian Chavez.

Pada tahun 2017, Trump, selama masa jabatan pertamanya, memberlakukan lebih banyak sanksi dan memperketatnya lagi pada tahun 2019.

Hal itu semakin membatasi penjualan ke AS dan akses perusahaan Venezuela ke sistem keuangan global.

Akibatnya, ekspor minyak ke AS hampir terhenti, dan Venezuela mengalihkan perdagangannya terutama ke China dengan beberapa penjualan ke India dan Kuba.

Bulan lalu, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi tambahan kali ini terhadap anggota keluarga Nicolas Maduro dan kapal tanker Venezuela yang membawa minyak yang dikenai sanksi.

Saat ini, PDVSA mengendalikan industri perminyakan di Venezuela, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam pengeboran minyak di Venezuela terbatas. Chevron yang berbasis di Houston adalah satu-satunya perusahaan AS yang masih beroperasi di Venezuela. (*)