TIMES SUMEDANG, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Pemkab Pangandaran) harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Kementerian Keuangan yang telah diterima oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami. 

Pemangkasan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta Dana Desa.

"Total TKD kita yang berkurang mencapai Rp144 miliar. Dampaknya langsung terasa pada berbagai program daerah," ujar Citra, Kamis (16/10/2025).

Citra menjelaskan, sekitar Rp95 miliar dari total pemangkasan tersebut memengaruhi kegiatan prioritas yang sudah dirancang pemerintah daerah, termasuk proyek infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.

Menurutnya, efisiensi menjadi langkah yang tak terhindarkan. Pemerintah daerah kini harus memangkas sejumlah belanja operasional, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga penyediaan air minum di setiap kegiatan dinas.

"Kita mulai dari hal kecil. Tidak ada lagi air minum dalam botol saat rapat, semua ASN diminta membawa tumbler sendiri," tegasnya.

Dampak paling besar terjadi di sektor infrastruktur. Jika pada 2025 Pemkab Pangandaran menargetkan pembangunan di 33 titik strategis, maka pada 2026 seluruh rencana itu harus dibatalkan karena tidak tersedianya DAK fisik dari pemerintah pusat.

Selain itu, layanan kesehatan dan pendidikan juga akan mengalami tekanan akibat berkurangnya alokasi anggaran. Padahal, kedua sektor ini menjadi kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Ini dua sektor vital yang seharusnya tetap dijaga. Tapi dengan pemangkasan ini, tentu ada penyesuaian yang harus dilakukan," tutur Citra.

Menghadapi keterbatasan fiskal tersebut, Pemkab Pangandaran kini mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata, untuk menutup sebagian kekurangan anggaran.

Meski begitu, Citra mengakui tantangan yang dihadapi cukup berat, terutama dalam menjaga kepercayaan publik dan menepati janji politik kepada warga.

"Di satu sisi masyarakat menunggu janji pembangunan, tapi di sisi lain kita harus realistis dengan kemampuan anggaran," katanya.

Kendati demikian, Citra tetap optimistis. Ia menilai potensi wisata yang besar menjadi penopang utama keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional.

"Kita masih punya pariwisata sebagai kekuatan utama. Daerah lain mungkin tidak seberuntung itu," ujarnya.

Bupati Citra berharap kondisi fiskal nasional dapat segera membaik, agar dana transfer ke daerah kembali normal sehingga pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan optimal.

"Kita berharap ini hanya sementara, dan tahun depan bisa kembali stabil," pungkasnya. (*)