TIMES SUMEDANG, JAKARTA – Untuk memperbaiki mutu sebelum disalurkan kepada masyarakat, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pemerintah akan melakukan pemrosesan ulang atau reprocessing terhadap 29,99 ribu ton beras.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis mengatakan ada 29,99 ribu ton beras yang terdiri dari tiga ribu ton beras dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras luar negeri yang tergolong telah turun mutu.

Bahkan sebanyak 1,45 juta ton atau setara 37,95 persen dari total stok tersebut memiliki usia simpan di atas enam bulan.

"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan 'reprocessing' dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," ujar Nita dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Bapanas mengatakan Bulog perlu melakukan pengujian kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensory dan keamanan pangan.

Lebih lanjut, Bapanas juga meminta agar para mitra penyalur dapat berkoordinasi agar tidak terjadi selisih paham terhadap harga dan mekanisme penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Menurut Nita, terdapat laporan dari kios pangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rumah Pangan Kita (RPK) bahwa minat masyarakat dalam membeli beras SPHP menurun akibat Gerakan Pangan Murah (GPM) menjual dengan harga pengambilan di gudang.

Sepanjang September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 143.866 ton atau naik 59 persen dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, secara kumulatif hingga 3 Oktober 2025 Bulog telah menyalurkan 462 ribu ton beras SPHP atau sekitar 30 persen dari target nasional 1,5 juta ton periode Januari-Desember 2025. (*)